Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah ….
A. DPR
B. MPR
C. MA
D. Presiden
Jawaban
Jawaban yang tepat terkait lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah B. MPR.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Tugas MPR meliputi
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Jadi, lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah B. MPR.
Pertanyaan Lain :
- Kekalahan kelompok nasionalis dalam perang saudara di Tiongkok terjadi setelah Amerika Serikat menghentikan bantuan ekonominya
- Pemimpin pemberontakan PKI yang memproklamasikan terbentuknya Negara Soviet Republik Indonesia di Madiun
- Gerakan non blok adalah oraganisasi yang terdiri atas lebih dari 100 negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan
- Bagaimanakah perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam
- Apakah Dampak pendudukan Jepang bagi organisasi pergerakan nasional adalah